KETERBATASAN UU TELEKOMUNIKASI DALAM MENGATUR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

dalam pikiran kita pasti bertanya-tanya kenapa teknologi informasi pengguna harus di atur dan dibatasi? dalam penjelasan dibawah ini bertujuan untuk mengetauinya,

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik) yang disahkan DPR pada 25 Maret 2008 menjadi bukti bahwa Indonesia tak lagi ketinggalan dari negara lain dalam membuat peranti hukum di bidang cyberspace law. UU ini merupakan cyberlaw di Indonesia, karena muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya.

UU ITE ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya,baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.  Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan yang dialkuakn melalui internet. UU ITE juga mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan

sebenarnya sudah jelas bahwa pengguna memang harus dibatasi dan diatur, sebab dengan majunya teknologi dijaman sekarang suatu kerahasian dokumen sangatlah penting, andai saja data-data yang bersifat rahasia tersebut dapat bocor atau termasukin oleh orang yang tidak berhak mengakses dan berniat untuk kejahatan, maka telekomunikasi yang ada pada suatu lembaga, instansi, atau perusahaan bisa saja dicuri dengan mudahnya oleh orang yang tidak berhak dan ingin berniat jahat dan perusahaan, intansi atau lembaga itu hancur, maka dibuatkan lah uu telekomunikasi yang mengatur tentang keterbatasan pengguna dalam teknologi informasi saat ini. .

UU NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI, AZAS, DAN TUJUAN TELEKOMUNIKASI, PENYELENGGARAAN, PENYELIDIKAN, SANKSI ADMINISTRASI SERTA KETENTUAN PIDANA

sebelum  kita membahas tentang Undang-Undang No.36 tentang Telekomunikasi. Telekomunikasi, azas, dan tujuan telekomunikasi, penyelenggaraan, penyelidikan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana, terlebih dahulu kita harus mengetahui pasal apa saja sih yang ada pada uu no 36 tersebut, nah dibawah ini adalah pasal-pasal yang terdapat pada uu no 36 : 

A.   Pada Pasal 1

1.      Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

2.      Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

3.      Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

4.      Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.

5.      Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

6.      Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

7.      Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

8.      Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

9.      Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

10.  Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

11.  Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.

12.  Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda.

13.  Kewajiban pelayanan universal adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.

14.  Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

B.   Pada Pasal 2

Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi. (Penjelasannya menurut saya : dalam menyelenggarakan kegiatan atau acara tentang telekomunikasi diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi itu sendiri)

C.   Pada Pasal 3

Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.       Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.

b.      Penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

c.       Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

D.   Pada Pasal 4

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a.       Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

b.      Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

c.       Badan Usaha Swasta.

d.      Koperasi.

E.    Pada Pasal 5

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilakukan oleh:

a.       Perseorangan.

b.      instansi pemerintah.

c.       badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa

telekomunikasi.

F.    Pada Pasal 6

1)      Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi.

2)      Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun jaringan telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3)      Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis.

4)      Ketentuan mengenaai Rencana Dasar Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

G.   Pada Pasal 7

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya.

H.   Pada Pasal 8

1)      Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang dimiliki dan disediakannya.

2)  Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari penyelenggaraan jaringan yang sudah ada.

3) Untuk menyelenggarakan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari Menteri.

I.       Pada Pasal 9

1)      Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari :

a.       penyelenggaraan jaringan tetap.

b.      penyelenggaraan jaringan bergerak.

2)      Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam :

a.       penyelenggaraan jaringan tetap local.

b.      penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh.

c.       penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional.

d.      penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.

3)      Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam :

a.       penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial.

b.      penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.

c.       penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.

4)      Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

J.      Pada Pasal 10

1)        Penyelenggara jaringan tetap lokal atau penyelenggara jaringan bergerak seluler atau

penyelenggara jaringan bergerak satelit harus menyelenggarakan jasa teleponi dasar.

2)        Penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar wajib

menyelenggarakan jasa telepon umum.

3)        Penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa telepon umum dapat

bekerjasama dengan pihak ketiga.

K.   Pada Pasal 11

1)        Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyediakan jaringan telekomunikasi

dapat bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi luar negeri sesuai dengan izin penyelenggaraannya.

2)        Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian

tertulis.

L.    Pada Pasal 12

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.

KETENTUAN PIDANA

M. Pada Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tujuan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi yang demikian dapat dicapai, antara lain, melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah. Dalam pembuatan UU ini dibuat karena ada beberapa alasan, salah satunya adalah bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi dan untuk manjaga keamanan bagi para pengguna teknologi informasi.

nah dari apa yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal yang terdapat pada uu no 36 itu meliputi pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 dan ketentuan pidana dijelaskan oleh pasal 47. di setiap pasal diatas sudah dijelaskan dengan sangat jelas tentang uu no 36. dari semua pasal tujuan nya ialah untuk membuat telekomunikasi yang baik dan sehat dalam dunia yang sekarang ini, dikarenakan perkembangan telekomunikasi sudah sanagat pesat majunya, maka dibuatkan lah aturan atau pengontrol yang sudah dijelaskan di uu no 36 agar lebih terkendalikan keamanan dalam telekomunikasi dan dapat bersaing dengan negara-negara yang lain, mulai lah dengan meleakukan tekominikasi yang sehat dan sesuia aturan yang sudah ditentukan,

UU NO 19 TENTANG HAK CIPTA, PEMBATASAN HAK CIPTA, DAN PROCEDURE PENDAFTARAN HAKI

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terdiri, dari 15 bab, 78 pasal. Adapun inti dari tiap bab, antara lain:

Bab I                           : Ketentuan Umum

Bab II                          : Lingkup Hak Cipta

Bab III                         : Masa Berlaku Hak Cipta

Bab IV                         : Pendaftaran Ciptaan

Bab V                          : Lisensi

Bab VI                         : Dewan Hak Cipta

Bab VII                       : Hak Terkait

Bab VIII                     : Pengelolaan Hak Cipta

Bab IX                         : Biaya

Bab X                          : Penyelesaian Sengketa

Bab XI                         : Penetapan Sementara Pengadilan

Bab XII                       : Penyidikan

Bab XIII                     : Ketentuan Pidana

Bab XIV                     : Ketentuan Peralihan

Bab XV                       : Ketentuan Penutup

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

HAK CIPTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :   UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I : KETENTUAN UMUM

Pasal 1, ayat 8 :

Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

BAB II : LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2, ayat 2 :

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 12, ayat 1 :

Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

Pasal 15 :

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a.       Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

b.      Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.

c.       Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

BAB III : MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 30:

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

a. Program Komputer;

b. sinematografi;

c. fotografi;

d. database; dan

e. karya hasil pengalihwujudan,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Ciptaan yang dapat dilindungi

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan,ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama,drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (UU 19/2002 pasal 12).

Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di [[pengadilan]] apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah [Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]]. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun [http://www.dgip.go.id/article/archive/9/ situs web] Ditjen HKI. “Daftar Umum Ciptaan” yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

sumber : http://ibrahimfundamental.blogspot.com/2013/04/penjelasan-undang-undang-no-19-tentang.html

RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA DAN PROCEDURE PENDAFTARAN HAKI DI DEPHUMHAM

Hak Cipta adalah Hak eklusif bagi pencipta atas pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang  berlaku adalah pengertian HAK CIPTA menurut pasal 1 UU no 19 Th 2002.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas aspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di (pengadilan) apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun [http://www.dgip.go.id/article/archive/9/ situs web] Ditjen HKI.

“Daftar Umum Ciptaan” yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

Ciptaan yang dapat dilindungi

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan,ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama,drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri).

Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (UU 19/2002 pasal 12).

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Perbedaan hak cipta dengan hak merk dan hak paten adalah hak cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan. Jika hak paten dan hak merk baru timbul hak setelah pengumuman Dirjen HaKI.

Hak cipta dapat dialihkan atau beralih ke orang lain atau badan hukum baik sebagian atau seluruhnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundan-undangan. Hak tersebut terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia (Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2002).

Prosedure Pendaftaran HKI

PERSYARATAN PERMOHONAN HAK MEREK

1.      Mengajukan permohonan ke DJ HKI/Kanwil secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan :

·         Foto copy KTP yang dilegalisir. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya.

·         Foto copy akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hokum.

·         Foto copy peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif).

·         Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan.

·         Tanda pembayaran biaya permohonan.

a.       25 helai etiket merek (ukuran max 9x9 cm, min. 2x2 cm).

b.      Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

2.      Mengisi formulir permohonan yang memuat :

·         Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.

·         Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon.

·         Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.

·         Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dangan hak prioritas

3.      Membayar biaya permohonan pendaftaran merek.

PERSYARATAN PERMOHONAN HAK CIPTA

·         Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap tiga (formulir dapat diminta secara cuma-cuma pada Kantor Wilayah), lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah).

·         Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:

Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.

Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan.

Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.

4. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.
5. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotocopy KTP atau paspor.
6. Apabila pemohon badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.
7. Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
8. Apabila permohonan tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI.
9. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon.
10. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak.
11. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.
12. Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan Rp.200.000, khusus untuk permohonan pendaftaran ciptaan program komputer sebesar Rp.300.000.

PERSYARATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN DISAIN INDUSTRI

1. Mengajukan permohonan ke DJ HKI secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri.

Contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya.Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.

3. Mengisi formulir permohonan yang memuat:

·         Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.

·         Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon.

·         Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.

·         Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dangan hak prioritas.

4. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari pemohon lain.
5. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.
6. Membayar biaya permohonan sebesar Rp.300.000,- untuk UKM (usaha kecil dan menengah) dan Rp.600.000,- untuk non-UKM, untuk setiap permohonan

sumber : http://ibrahimfundamental.blogspot.com/2013/04/ruang-lingkup-tentang-hak-cipta-dan.html