UU NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI, AZAS, DAN TUJUAN TELEKOMUNIKASI, PENYELENGGARAAN, PENYELIDIKAN, SANKSI ADMINISTRASI SERTA KETENTUAN PIDANA

sebelum  kita membahas tentang Undang-Undang No.36 tentang Telekomunikasi. Telekomunikasi, azas, dan tujuan telekomunikasi, penyelenggaraan, penyelidikan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana, terlebih dahulu kita harus mengetahui pasal apa saja sih yang ada pada uu no 36 tersebut, nah dibawah ini adalah pasal-pasal yang terdapat pada uu no 36 : 

A.   Pada Pasal 1

1.      Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

2.      Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

3.      Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

4.      Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.

5.      Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

6.      Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

7.      Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

8.      Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

9.      Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

10.  Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

11.  Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.

12.  Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda.

13.  Kewajiban pelayanan universal adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.

14.  Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

B.   Pada Pasal 2

Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi. (Penjelasannya menurut saya : dalam menyelenggarakan kegiatan atau acara tentang telekomunikasi diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi itu sendiri)

C.   Pada Pasal 3

Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.       Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.

b.      Penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

c.       Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

D.   Pada Pasal 4

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a.       Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

b.      Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

c.       Badan Usaha Swasta.

d.      Koperasi.

E.    Pada Pasal 5

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilakukan oleh:

a.       Perseorangan.

b.      instansi pemerintah.

c.       badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa

telekomunikasi.

F.    Pada Pasal 6

1)      Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi.

2)      Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun jaringan telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3)      Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis.

4)      Ketentuan mengenaai Rencana Dasar Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

G.   Pada Pasal 7

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya.

H.   Pada Pasal 8

1)      Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang dimiliki dan disediakannya.

2)  Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari penyelenggaraan jaringan yang sudah ada.

3) Untuk menyelenggarakan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari Menteri.

I.       Pada Pasal 9

1)      Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari :

a.       penyelenggaraan jaringan tetap.

b.      penyelenggaraan jaringan bergerak.

2)      Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam :

a.       penyelenggaraan jaringan tetap local.

b.      penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh.

c.       penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional.

d.      penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.

3)      Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam :

a.       penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial.

b.      penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.

c.       penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.

4)      Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

J.      Pada Pasal 10

1)        Penyelenggara jaringan tetap lokal atau penyelenggara jaringan bergerak seluler atau

penyelenggara jaringan bergerak satelit harus menyelenggarakan jasa teleponi dasar.

2)        Penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar wajib

menyelenggarakan jasa telepon umum.

3)        Penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa telepon umum dapat

bekerjasama dengan pihak ketiga.

K.   Pada Pasal 11

1)        Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyediakan jaringan telekomunikasi

dapat bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi luar negeri sesuai dengan izin penyelenggaraannya.

2)        Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian

tertulis.

L.    Pada Pasal 12

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.

KETENTUAN PIDANA

M. Pada Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tujuan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi yang demikian dapat dicapai, antara lain, melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah. Dalam pembuatan UU ini dibuat karena ada beberapa alasan, salah satunya adalah bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi dan untuk manjaga keamanan bagi para pengguna teknologi informasi.

nah dari apa yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal yang terdapat pada uu no 36 itu meliputi pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 dan ketentuan pidana dijelaskan oleh pasal 47. di setiap pasal diatas sudah dijelaskan dengan sangat jelas tentang uu no 36. dari semua pasal tujuan nya ialah untuk membuat telekomunikasi yang baik dan sehat dalam dunia yang sekarang ini, dikarenakan perkembangan telekomunikasi sudah sanagat pesat majunya, maka dibuatkan lah aturan atau pengontrol yang sudah dijelaskan di uu no 36 agar lebih terkendalikan keamanan dalam telekomunikasi dan dapat bersaing dengan negara-negara yang lain, mulai lah dengan meleakukan tekominikasi yang sehat dan sesuia aturan yang sudah ditentukan,